(Dok. AIPS)
Pada September 2025, dana pemerintah daerah yang mengendap di bank mencapai Rp234 triliun, menurut catatan Bank Indonesia. Uangnya ada, tetapi sulit dipastikan apakah sudah menjadi hasil yang dituju.
Akar masalahnya ada di data. Pemerintah pusat menyalurkan dana transfer ke 540 pemerintah daerah, sementara sistem keuangan pusat dan daerah memakai kode akun yang tidak selaras. Pengumpulan data, validasi, dan penyusunan laporan pun sebagian besar masih manual, sehingga menelusuri dana dari transfer sampai hasilnya masih sulit.
FiskalLink AI dibuat untuk menutup celah itu. Tim Klaussa dari Pusat Informatika Hukum Universitas Indonesia (Lexin), Fasilkom UI, mengembangkannya bersama Kementerian Keuangan, yang berperan sebagai pemilik masalah dalam program inkubasi AI Incubation for Public Sector (AIPS) 2026. Sistem ini mengotomatisasi pengumpulan informasi, riset, validasi, dan penyusunan laporan anggaran.
Tiga prinsip menjadi pegangannya: keputusan AI harus bisa dijelaskan (explainability), petugas tetap memvalidasi atau mengoreksi rekomendasi (human in the loop), dan setiap hasil bisa ditelusuri (traceability). “Setiap keputusan AI harus dapat dijelaskan, sementara petugas tetap memiliki kewenangan untuk memvalidasi atau mengoreksi rekomendasi AI,” ujar Eryawan Presma, yang mewakili tim.
Menurut tim, FiskalLink memproses data lebih dari 2.000 kali lebih cepat dan 208 kali lebih murah dibandingkan proses manual, dengan waktu proses sekitar 15 menit.
Hasilnya dipresentasikan di AIPS Demo Day 2026 di Mövenpick Hotel Jakarta, 15 September 2026. Program yang dibuka secara nasional pada Mei 2026 ini menerima lebih dari 170 pendaftaran untuk lima tantangan pemerintah. Lima inovator, yaitu Klaussa, TataData, Aurika, VELA, dan Rey.id, bekerja langsung dengan mitra pemerintah (Bappenas, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, Kemendikdasmen, dan Kementerian Investasi/BKPM) dari Mei hingga September 2026 untuk menguji dan menyempurnakan solusinya.
Demo Day diselenggarakan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta bersama AMANA Solutions. Klaussa tampil di sesi From Incubation to Impact #1 bersama TataData dan Aurika, dan termasuk lima finalis yang menerima penghargaan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria hadir dan, dalam pidato utamanya, menegaskan bahwa AI di pemerintahan diukur dari dampaknya pada layanan dan kepercayaan publik, bukan dari canggihnya teknologi. Hadir pula Samuel Hayes, Head of Economics and Social Affairs di Kedutaan Besar Inggris Jakarta.
Penyelenggara menyebut acara ini baru permulaan. “Demo Day ini hanyalah milestone, bukan garis finis,” ujar Prasetya Dwicahya, Managing Partner AMANA Solutions. Menurut Samuel Hayes, tahap berikutnya adalah memperkuat pengaman (safeguards), menguji solusi bersama pengguna, dan membangun bukti yang cukup untuk perluasan skala.
FiskalLink kini sedang diuji coba di Kementerian Keuangan. Lexin terbuka bekerja sama dengan instansi pemerintah dan mitra industri yang ingin menguji pendekatan serupa.