Engineer yang mengubah masalah data pemerintah yang berantakan menjadi sistem AI yang berjalan di produksi. Ia memangkas analisis anggaran Kementerian Keuangan dari 5 hari menjadi 20 menit, dan membangun platform riset hukum yang mengindeks 297 ribu regulasi dari 37 sumber pemerintah.
Fokusnya pada arsitektur sistem, data skala besar, dan model bahasa untuk dokumen hukum.
Masalah: skema akun APBN dan APBD tidak kompatibel, sehingga analisis belanja publik lintas sistem lambat dan mahal. Hasil: merekonsiliasi 1,83 juta record anggaran (setara sekitar USD 224,4 miliar belanja publik), waktu analisis turun dari 5 hari menjadi 20 menit, biaya per analisis turun dari sekitar USD 28 ribu menjadi sekitar USD 50, dan di-deploy di AWS Region Jakarta untuk memenuhi ketentuan residensi data.
Masalah: hukum Indonesia tersebar di 37 situs pemerintah dan sulit ditelusuri. Hasil: 297 ribu regulasi diakuisisi dan diindeks menjadi sekitar 3,48 juta vektor, 2,57 juta relasi sitasi dipetakan dengan presisi sekitar 99%, OCR mandiri di klaster 16 GPU RTX 5090 menghemat sekitar 92% biaya OCR, dan melayani sekitar 100 pengguna aktif harian di produksi.
